Bandung, 10 Juni 2025 — Di balik megahnya lanskap perbukitan Kawasan Bandung Utara (KBU), tersembunyi kisah tentang air yang kian menipis dan tanah yang kehilangan daya-serapnya. Tim peneliti dari Prodi T. Geologi Politeknik dan Energi (PEP) Bandung, pada 29 Mei 2025 melakukan survei hidrogeologi di wilayah ini, mengungkap fakta mencemaskan tentang kondisi akuifer vulkanik yang menopang kehidupan di Cekungan Bandung Raya.

Survei awal ini menyoroti tipologi akuifer endapan gunungapi yang selama ini menjadi sumber utama air tanah bagi jutaan warga Bandung. Namun, hasil survei sementara, terutama atas data sekunder, menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan yang masif telah mengganggu sistem hidrogeologi alami. Alih fungsi lahan menjadi permukiman dan kawasan komersial menyebabkan penurunan signifikan dalam kapasitas resapan air, mengancam keberlanjutan pasokan air bersih di wilayah ini.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa luas KBU mencapai sekitar 42.000 hektare, mencakup beberapa kota dan kabupaten, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Namun, masifnya alih fungsi lahan telah mengancam keberadaan mata air dan area resapan di wilayah tersebut. Hasil pencermatan terhadap laporan-laporan para pemerhati, diperoleh informasi tentang banyak berkurangnya mata dan serapan air di KBU yang seiring dengan banyaknya perubahan tata guna lahan dari banyak area resapan air menjadi area terbangun.

KBU bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, melainkan merupakan kawasan strategis yang harus dijaga bersama oleh seluruh komponen masyarakat. Pada intinya upaya bersama itu terkait dengan pencegahan atau pengendalian alih fungsi lahan yang merusak daya resap air di KBU. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebenarnya telah mengatur pemanfaatan ruang di KBU dengan ketat. Namun, implementasinya masih lemah. Banyak bangunan berdiri tanpa memperhatikan ketentuan tersebut, memperparah kondisi lingkungan di KBU. 
 
Survei hidrogeologi di KBU sebenarnya sudah banyak dilakukan, baik oleh instansi berwenang dalam urusan air tanah, seperti DGTL atau PAGTL sekarang, Puslit Air, Departemen PU atau Kementeria PU sekarang, baik sendiri maupun menggunakan jasa konsultan; perguruan tinggi-perguruan tinggi, maupun penelitian perorangan dalam rangka studi. Survei hidrogeologi KBU dilakukan lagi oleh tim PEP Bandung ini dilakkan mengingat sangat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di KBU. 

Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa hidrogeologi KBU adalah bagian dari sistem akuifer gunungapi yang berkembang dari produk erupsi gunungapi purba seperti Gunung Sunda dan turunannya. Batuan hasil erupsi, seperti lava, breksi, dan tufa, memiliki pori-pori dan rekahan yang memungkinkan infiltrasi dan penyimpanan air dalam jumlah besar. Zona ini berperan sebagai kawasan imbuhan utama (recharge area) bagi sistem akuifer yang mengalir ke arah selatan, memasok air tanah ke wilayah-wilayah di Cekungan Bandung, termasuk kawasan perkotaan yang sangat bergantung pada sumber daya ini. 

Fungsi hidrologis ini menjadikan KBU memiliki nilai strategis dalam konteks konservasi. Perubahan tata guna lahan yang masif, seperti alih fungsi hutan dan lahan pertanian menjadi permukiman dan bangunan permanen, secara langsung mengurangi kemampuan infiltrasi dan meningkatkan limpasan permukaan. Jika tidak dikendalikan, degradasi kawasan resapan ini akan memperburuk krisis air tanah di hilir serta meningkatkan risiko bencana ekologis seperti penurunan muka air tanah, kekeringan, dan banjir.

Walau pun demikian, tanpa tindakan konkret, krisis air bersih dan bencana ekologis bisa menjadi kenyataan yang menghantui masa depan Bandung. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan Kawasan Bandung Utara. Langkah kecil seperti menanam pohon, mengurangi penggunaan air, dan mendukung kebijakan pelestarian lingkungan dapat memberikan dampak besar. KBU bukan hanya milik kita hari ini, tetapi warisan berharga untuk generasi mendatang.

Oman Abdurahman*